Wabah Virus Corona dan Ketidaksiapan Manajemen Health Security Indonesia
Wabah Virus Corona telah menjangkiti lebih dari 20 negara di dunia sejak Januari 2020. Bagaimana sikap Indonesia dalam menanggapinya?
Virus Corona yang telah mewabah sejak Januari 2020 menimbulkan dampak masif bagi banyak negara di dunia. Tiongkok, yang menjadi pusat penyebaran wabah virus yang bernama resmi 2019-nCoV harus kehilangan 804 warganya, terhitung sejak 9 Februari 2020 (BNO News 2020). Sementara itu, WHO mencatat terdapat lebih dari 37.000 penderita di seluruh dunia, yang tersebar di lebih dari 20 negara. Dengan jumlah penderita yang cukup besar ditambah korban tewas yang terus mengalami peningkatan, praktis negara-negara di dunia mengambil langkah antisipasi dengan berbagai cara, mulai dari pemulangan warganya dari Tiongkok hingga pembatasan perjalanan dan karantina bagi terduga penderita. Pemerintah Tiongkok sendiri telah menerapkan pembatasan perjalanan dan isolasi bagi beberapa kota di Tiongkok, khususnya Wuhan yang menjadi titik awal mewabahnya Virus Corona (Griffith dan Woodyatt 2020).
Sebagaimana banyak negara lainnya, Indonesia turut mengambil langkah guna menghadapi wabah Virus Corona. Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang belum terjangkit wabah virus ini. Padahal, negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam telah melaporkan adanya kasus Virus Corona. Di Asia Tenggara sendiri, tercatat 60 orang telah tertular Virus Corona (WHO 2020). Meskipun tindakan telah dilakukan, namun Pemerintah Indonesia masih terkesan mengabaikan aspek health security masyarakat Indonesia terkait dengan wabah virus ini.
Terdapat beberapa faktor yang melandasi ketidaksiapan Indonesia. Pertama, dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, fasilitas kesehatan yang tersedia di Indonesia sebagai salah satu aspek kunci penanganan wabah Virus Corona belum memadai. Rumah sakit dengan fasilitas penanganan yang cukup memadai hanya ada di kota-kota besar. Padahal, banyak pintu masuk virus yang justru berada di wilayah terluar Indonesia, seperti Batam, Kepulauan Natuna, dan wilayah perbatasan lainnya — yang tak memiliki fasilitas kesehatan yang sebaik di wilayah kota besar. Ditambah lagi, Indonesia disorot oleh WHO karena hingga kini belum melaporkan adanya penderita dan kesiapan fasilitas, yang menimbulkan kecurigaan mengenai inkompetensi sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia dalam mengantisipasi wabah penyakit (Almas 2020).
Faktor berikutnya, adalah bahwa antisipasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah Virus Corona cenderung lamban. Negara-negara lain seperti Prancis dan AS telah melakukan restriksi perjalanan ke dan dari Tiongkok sejak minggu ketiga Januari, Indonesia baru menerapkannya pada awal Februari. Pun, proses kepulangan warga negara Indonesia dari Wuhan dan sejumlah kota lain di Tiongkok terkesan tak terkoordinasi. Pemerintah masih melakukan tarik-ulur guna menyelamatkan WNI dari penyebaran Virus Corona, meskipun pada akhirnya sebanyak 243 WNI di Wuhan berhasil dipulangkan (Yulika 2020).
Langkah pemerintah untuk menempatkan WNI yang dipulangkan dari Wuhan di Natuna juga menuai kontroversi. Pasalnya, keputusan tersebut — yang cenderung gegabah — menyebabkan penolakan keras dari warga Natuna sendiri yang tentunya akan dirugikan manakala terjadi penyebaran Virus Corona di wilayah mereka (Astuti 2020). Eksodus warga Natuna juga terjadi terkait dengan wabah virus ini. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya wabah Virus Corona belum mendapatkan perhatian yang signifikan dari pemerintah, terutama terkait dengan sosialisasi mengenai penyebaran dan penanganannya, ditambah Menteri Kesehatan selaku pihak ‘ujung tombak’ dalam penanganan wabah ini terkesan menyepelekan bahaya dari Virus Corona, terutama dengan komentar miringnya terkait virus ini. Di samping itu, berkaitan dengan poin sebelumnya, timbul pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas-fasilitas kesehatan di lokasi lainnya dalam menghadapi wabah Corona. Bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi hal ini? Akankah timbul tindakan yang lebih komprehensif guna menghadapi kemungkinan wabah Virus Corona menyebar di Indonesia? Atau sebenarnya pemerintah mengetahui bahwa terdapat penderita Virus Corona di Indonesia, namun pemerintah berusaha menutupinya dengan tujuan tertentu?
